Kronologis Berdirinya DPM & PTSP Kabupaten Tanah Laut


               Diawali dengan terbentuknya Unit Pelaksanaan Pelayanaan Satu Atap (UPPSA) sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 372 Tahun 2003 tanggal 24  Oktober 2003 tentang  Pembentukan UPPSA  Kabupaten Tanah  Laut  yang mulai berjalan tanggal 7 Juni 2004. Namun dalam pelaksanaan perizinan penandatanganan perizinan masih harus ditandatangani oleh pimpinan SKPD Teknis, hal ini justru menjadikan pelayanan berbelit-belit dan memperlambat proses penyelesaian pelayanan perizinan.

               Dengan  adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007  dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah  Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang dalam pelaksanaannya mendapat pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan administrasi sekaligus menandatangani perizinan yang sebelumnya berada pada masing-masing pimpinan SKPD. Seiring dengan perkembangan organisasi Kabupaten Tanah Laut telah menyikapi dengan  ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dibentuklah kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

               Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM & PTSP) , sehingga diawal tahun 2017 secara resmi kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP).

Menurut Saudara bagaimana kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanah Laut?

  • Hari Ini (37 Kunjungan)
  • Kemarin (44 Kunjungan)
  • Total (34401 Kunjungan)