Kronologis Berdirinya DPM & PTSP Kabupaten Tanah Laut


           

 

UPPSA

Diawali dengan terbentuknya Unit Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap (UPPSA) sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 372 Tahun 2003 tentang Pembentukan UPPSA Kabupaten Tanah Laut (ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2003) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2004. Namun dalam penandatanganan perizinan masih harus ditandatangani oleh pimpinan SKPD Teknis yang menjadikan pelayanan terkesan berbelit-belit dan proses penyelesaian pelayanan perizinan menjadi lambat.

 

KP2T

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) yang dalam pelaksanaannya mendapat pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan administrasi perizinan sekaligus menandatangani perizinan yang sebelumnya berada pada masing-masing SKPD Teknis.

 

BP2T

Seiring dengan perkembangan organisasi Kabupaten Tanah Laut telah menyikapi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat  Daerah, sehingga dibentuklah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

 

 

 

DPMPTSP

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP), maka pada awal tahun 2017 secara resmi kelembagaan BP2T berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP).

 

Pada awal tahun 2021, berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut, seluruh Kasi yang ada di Bidang dihapus kecuali Kasubbag yang ada pada Sekretariat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2019  tentang Langkah Strategis dan Konkret  Penyederhanaan Birokrasi sebagai tindak lanjut dari 5 (lima) prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang salah satunya adalah Penyederhanaan Birokrasi.

Menurut Saudara bagaimana kinerja Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tanah Laut ?

  • Hari Ini (25 Kunjungan)
  • Kemarin (72 Kunjungan)
  • Total (81973 Kunjungan)